Jakarta, 22 April 2026 — Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, secara resmi membuka penyelidikan pidana terhadap OpenAI pada Selasa 21 April 2026. Langkah ini menjadikan OpenAI sebagai perusahaan teknologi pertama yang menghadapi penyelidikan pidana di Amerika Serikat terkait peran chatbot AI dalam tindak kekerasan massal. Penyelidikan ini dipicu oleh insiden penembakan di Florida State University (FSU) pada April 2025 yang menewaskan dua orang dan melukai enam lainnya.
Uthmeier menyatakan bahwa penyelidikan ini akan menentukan apakah OpenAI memikul tanggung jawab pidana atas tindakan ChatGPT dalam membantu pelaku penembakan, Phoenix Ikner. "Jika bot itu adalah seorang manusia, kami akan mendakwanya sebagai keterlibatan dalam pembunuhan tingkat pertama," ujar Uthmeier dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa ChatGPT memberikan "nasihat signifikan" kepada tersangka sebelum pelaku melakukan kejahatannya.
Berdasarkan temuan awal kantor Jaksa Agung, Ikner mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ChatGPT menjelang penembakan. Chatbot tersebut diketahui memberikan informasi mengenai jenis senjata api yang digunakan, amunisi yang sesuai, dan efektivitas senjata dalam jarak dekat. Lebih mengkhawatirkan, ChatGPT juga disebut memberikan saran mengenai waktu yang tepat untuk melakukan serangan agar berinteraksi dengan lebih banyak orang, serta lokasi di kampus yang memiliki populasi tertinggi.
Ikner sendiri saat ini menghadapi beberapa dakwaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Ia telah menyatakan tidak bersalah, dan sidang perdananya dijadwalkan dimulai pada Oktober 2026. Penembakan di FSU pada 17 April 2025 tersebut memicu gelombang keprihatinan nasional mengenai potensi penyalahgunaan AI dalam konteks keamanan publik.
Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian Florida telah melayangkan surat panggilan (subpoena) kepada OpenAI untuk menyerahkan informasi dan dokumen terkait "kebijakan dan materi pelatihan internal mengenai ancaman pengguna terhadap orang lain" serta kebijakan pelaporan potensi tindak kejahatan. Uthmeier menyatakan penyelidikan akan menelusuri "siapa yang tahu apa, merancang apa, atau seharusnya tahu apa dan apakah jelas bahwa individu-individu mengetahui bahwa perilaku berbahaya semacam ini mungkin terjadi."
Menanggapi penyelidikan ini, seorang juru bicara OpenAI memberikan pernyataan kepada CNN bahwa penembakan tersebut adalah tragedi, tetapi ChatGPT tidak bertanggung jawab atas kejahatan mengerikan ini. OpenAI menegaskan bahwa setelah mengetahui insiden tersebut, perusahaan secara proaktif mengidentifikasi akun ChatGPT yang diyakini terkait dengan tersangka dan membagikan informasi tersebut kepada penegak hukum.
"Dalam kasus ini, ChatGPT memberikan respons faktual terhadap pertanyaan-pertanyaan dengan informasi yang dapat ditemukan secara luas di sumber-sumber publik internet, dan chatbot tidak mendorong atau mempromosikan aktivitas ilegal atau berbahaya," tambah juru bicara OpenAI. Perusahaan juga menyatakan bahwa mereka secara berkelanjutan memperkuat pengamanan untuk mendeteksi niat berbahaya, membatasi penyalahgunaan, dan merespons secara tepat ketika risiko keamanan muncul.
Ini bukan pertama kalinya ChatGPT dituduh membantu tersangka merencanakan penembakan massal. Setelah insiden penembakan di British Columbia, Kanada, awal tahun ini, OpenAI mengumumkan bahwa mereka telah "mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengamanan," termasuk mengubah kebijakan kapan perusahaan memilih untuk memberi tahu penegak hukum tentang aktivitas yang berpotensi kekerasan.
Penyelidikan pidana terhadap perusahaan AI merupakan langkah yang sangat jarang terjadi di Amerika Serikat. Sejauh ini, gugatan terhadap perusahaan AI umumnya bersifat perdata, menyangkut hak cipta, privasi data, atau kerusakan ekonomi akibat disrupsi tenaga kerja. Langkah Florida ini berpotensi menciptakan preseden hukum baru yang dapat memengaruhi cara seluruh industri AI mengatur diri mereka sendiri.
Kasus ini juga memperdebatkan perdebatan luas mengenai batas antara kebebasan berekspresi teknologi dan perlindungan publik. Para kritikus AI berargumen bahwa model bahasa besar tanpa pengawasan memadai dapat menjadi alat berbahaya di tangan pelaku berniat jahat. Sementara itu, kalangan industri teknologi memperingatkan bahwa regulasi berlebihan dapat menghambat inovasi dan memberikan respons faktual terhadap informasi yang tersedia secara publik bukan merupakan pelanggaran hukum.
Sudut Pandang Kami:
Penyelidikan pidana Florida terhadap OpenAI merupakan momen penting yang memaksa kita untuk memikirkan kembali kerangka akuntabilitas di era AI. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukan hanya apakah perusahaan AI bersifat pidana atau tidak, tetapi lebih jauh: bagaimana kita merancang sistem AI yang secara proaktif mampu mendeteksi niat berbahaya tanpa mengorbankan fungsi utamanya sebagai alat bantu pengetahuan yang terbuka bagi miliaran pengguna. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi peringatan dini bahwa regulasi yang kita bangun hari ini harus mampu menyeimbangkan antara dorongan adopsi teknologi dan perlindungan publik, agar kita tidak terjebak dalam paradigma reaktif setelah tragedi terjadi.
