Alphabet Inc, perusahaan induk Google, secara resmi menandatangani kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menyediakan model kecerdasan buatan Gemini di jaringan berklasifikasi militer. Kesepakatan ini diumumkan pada Senin, 28 April 2026, dan menjadikan Google sebagai perusahaan AI besar ketiga yang bergabung dalam program pertahanan berklasifikasi pemerintah AS, setelah OpenAI dan xAI milik Elon Musk.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari kontrak senilai 200 juta dolar AS yang ditandatangani pada tahun 2025 antara Pentagon dan sejumlah laboratorium AI terkemuka. Di bawah perjanjian ini, Google akan menyediakan akses API ke model-model komersialnya, termasuk Gemini, yang dapat digunakan oleh militer untuk "segala tujuan pemerintah yang sah" di lingkungan berklasifikasi.
Google menegaskan bahwa kesepakatan ini mengandung klausul yang melindungi dari penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik maupun senjata otonom mematikan tanpa pengawasan manusia yang sesuai. Seorang juru bicara Google menyatakan bahwa pihaknya percaya pendekatan ini merupakan cara yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional dengan praktik dan standar industri.
Secara bersamaan, lebih dari 600 karyawan Google menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada CEO Sundar Pichai, menuntut perusahaan menolak negosiasi ini. Surat yang ditandatangani oleh staf dari Google DeepMind, Cloud, dan divisi lain — termasuk lebih dari 20 direktur dan wakil presiden — mengkhawatirkan bahwa beban kerja klasifikasi bersifat tidak transparan dan tidak memungkinkan pengawasan internal maupun eksternal.
Kesepakatan ini memiliki nuansa penting: meskipun klausul larangan pengawasan massal dan senjata otonom ada dalam teks kontrak, Google tidak memiliki hak untuk mengontrol atau memveto keputusan operasional pemerintah. Perusahaan justru diwajibkan untuk membantu menyesuaikan pengaturan dan filter keamanan AI atas permintaan pemerintah — sebuah ketentuan yang menurut para aktivis karyawan secara teknis tidak dapat ditegakkan.
Konteks geopolitik di balik kesepakatan ini cukup krusial. Di bawah pemerintahan Trump, Departemen Pertahanan telah berganti nama menjadi Departemen Perang (Department of War) dan secara agresif mendorong perusahaan AI untuk melonggarkan batasan komersial standar. Anthropic, pembuat Claude, menolak untuk menghapus batasan serupa terhadap penggunaan AI otonom dan secara resmi ditetapkan sebagai "risiko rantai pasokan" oleh Pentagon — sebuah keputusan yang kini digugat oleh Anthropic di pengadilan federal.
Posisi Google ini menempatkan perusahaan bersaing langsung dengan Amazon Web Services dan Microsoft untuk mendapatkan kontrak cloud pertahanan yang sangat menguntungkan. Pentagon secara strategis mengontrak beberapa penyedia AI untuk memastikan tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki "monopoli" atas kontrak militer AI.
Bagi Google, kesepakatan ini menandai langkah besar dalam transformasi perusahaan dari posisi awal yang pada 2018 menolak Project Maven — program analisis video drone yang memicu protes internal serupa — menjadi salah satu kontraktor AI pertahanan terdepan. Revisi prinsip AI perusahaan pada 2025 telah menghapus bahasa spesifik yang melarang pekerjaan senjata dan pengawasan.
Jaringan berklasifikasi militer digunakan untuk tugas-tugas berisiko tinggi seperti perencanaan misi dan penargetan senjata. Integrasi model AI semacam Gemini ke dalam sistem-sistem ini akan memberikan kemampuan pemrosesan bahasa dan analisis intelijen yang belum pernah ada sebelumnya bagi aparat pertahanan.
Sudut Pandang Kami:
Integrasi AI komersial ke dalam infrastruktur pertahanan berklasifikasi menandai titik balik yang tidak dapat ditarik mundur dalam sejarah teknologi global. Indonesia sebagai negara yang tengah mendorong transformasi digital pertahanan perlu mencermati preseden ini dengan saksama. Ketika batas antara teknologi sipil dan militer semakin kabur, pertanyaan tentang transparansi, pertanggungjawaban publik, dan kontrol demokratis atas sistem AI menjadi semakin mendesak. Indonesia harus mempertimbangkan kerangka regulasi yang jelas untuk penggunaan AI di sektor pertahanan, memastikan inovasi tidak mengorbankan prinsip kedaulatan data dan perlindungan hak asasi warga negara.
