Enam bulan setelah Presiden Donald Trump secara eksplisit memperingatkan negara bagian untuk tidak meregulasi kecerdasan buatan, gelombang legislasi AI di tingkat negara bagian justru semakin menguat. Kongres AS yang masih terhenti dalam menghasilkan regulasi AI federal telah menciptakan kekosongan yang dengan cepat diisi oleh parlemen negara bagian — dari Illinois hingga Connecticut, dari Colorado hingga Oregon — dengan pendekatan yang lebih terarah dan sering kali menyentuh sudut-sudut kehidupan warga Amerika yang bersinggungan dengan AI tanpa mereka sadari.
Perintah eksekutif Trump yang ditandatangani pada 2 Juni 2026, berjudul "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security," menginstruksikan Jaksa Agung untuk membentuk gugus tugas guna menantang undang-undang negara bagian yang dianggap "lebih dari sekadar minimal memberatkan." Gedung Putih bahkan mengancam akan menahan pendanaan program broadband dan hibah lainnya dari negara bagian yang memiliki undang-undang AI. Namun hingga hari ini — 14 Juni 2026 — belum ada satu pun gugatan yang diajukan terhadap undang-undang AI negara bagian mana pun, dan belum ada dana yang ditahan. Ancaman tersebut, sejauh ini, terbukti kosong.
Di tengah tekanan federal ini, Illinois muncul sebagai pemimpin yang paling berani. Badan Legislatif Illinois baru saja mengirimkan RUU SB 315 — Artificial Intelligence Safety Measures Act — ke meja Gubernur J.B. Pritzker untuk ditandatangani. RUU ini akan menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang mewajibkan audit pihak ketiga independen terhadap protokol keamanan model AI frontier. Perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic akan diwajibkan untuk membuat, mempublikasikan, dan memperbarui secara tahunan rencana penanganan risiko katastrofik — termasuk potensi serangan siber massal, senjata biologis, atau pemadaman listrik skala besar yang difasilitasi oleh model AI mereka.
Yang membuat momen ini sangat signifikan adalah dukungan bipartisan yang hampir bulat: RUU ini lolos di Senat Illinois dengan suara 52-5 dan di DPR Illinois dengan suara 110-0. "Saya tidak tahu apakah Anda pernah bertemu Illinois, tapi kami cukup independen," ujar Senator Negara Bagian Mary Edly-Allen (D), sponsor RUU tersebut, dalam sebuah pernyataan yang secara halus namun tegas menanggapi tekanan dari Washington. Dukungan dari kubu Republik ini menjadi sinyal kuat bahwa bahkan di bawah administrasi yang secara eksplisit anti-regulasi, anggota parlemen dari kedua partai melihat perlunya kerangka kerja keamanan AI yang konkret.
Illinois bukanlah satu-satunya. Setidaknya enam negara bagian — Colorado, Connecticut, Idaho, Iowa, Nebraska, dan Oregon — telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan ketika pengguna berinteraksi dengan chatbot AI, alih-alih manusia. Fokus khusus diberikan pada perlindungan anak: Connecticut melarang chatbot pendamping (companion chatbots) berinteraksi dengan siapa pun di bawah usia 18 tahun, kecuali chatbot tersebut diprogram untuk mencegah perilaku merusak diri sendiri dan orang tua diberikan alat untuk mengelola penggunaan anak mereka. Oregon bahkan telah mengesahkan undang-undang yang secara spesifik mengatur keamanan chatbot AI companion untuk anak di bawah umur.
Colorado, yang pada Mei 2026 melemahkan undang-undang anti-diskriminasi AI tahun 2024 di bawah tekanan Gubernur Jared Polis (D), kini mewajibkan perusahaan yang menggunakan AI dalam keputusan ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, atau perbankan untuk memberi tahu individu ketika AI memengaruhi keputusan konsekuensial tentang mereka. Sementara itu, Connecticut, Washington, dan Utah telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pengembang AI untuk menanamkan metadata ke dalam konten digital — foto, video — sehingga pengguna dapat menentukan apakah konten tersebut dibuat atau diubah oleh AI.
Di California, "No Robo Bosses Act of 2026" sedang menunggu pembahasan — sebuah RUU yang akan melarang pemberi kerja hanya mengandalkan AI untuk memecat atau mendisiplinkan pekerja. California juga mempertimbangkan perluasan regulasi chatbot yang akan melarang penggunaan output chatbot kepada anak-anak untuk tujuan periklanan. Sementara di Florida, Gubernur Ron DeSantis (R) mengusulkan "AI Bill of Rights" yang mencakup kontrol orang tua atas penggunaan chatbot pendamping oleh anak-anak dan pengungkapan wajib ketika konsumen berinteraksi dengan chatbot — namun RUU tersebut terhenti di badan legislatif negara bagian.
Pertarungan antara federal dan negara bagian ini mencerminkan ketegangan fundamental dalam tata kelola AI Amerika. Trump berargumen bahwa tambal sulam regulasi negara bagian akan membebani industri yang mendorong investasi triliunan dolar dan membahayakan daya saing AS melawan Cina dalam perlombaan AI. Namun para pendukung regulasi negara bagian berpendapat bahwa kekosongan federal justru lebih berbahaya: tanpa pengawasan yang berarti, perusahaan AI raksasa beroperasi dengan hampir tanpa akuntabilitas — dan negara bagian, sebagai "laboratorium demokrasi," memiliki peran historis dalam mengisi kekosongan regulasi federal.
Yang menarik, lebih banyak RUU AI telah diajukan tahun ini dibandingkan tahun lalu — termasuk oleh anggota parlemen dari Partai Republik. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari Gedung Putih, kekhawatiran tentang dampak AI terhadap privasi, keselamatan anak, transparansi ketenagakerjaan, dan risiko katastrofik telah menjadi isu bipartisan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Sudut Pandang Kami:
Fenomena negara bagian AS yang tetap maju dengan regulasi AI meskipun ditekan dari pusat memberikan pelajaran penting bagi Indonesia yang juga sedang dalam proses menyusun undang-undang AI nasional. Fragmentasi regulasi di tingkat daerah memang membawa risiko inkonsistensi, namun di sisi lain ia menawarkan ruang eksperimentasi kebijakan yang berharga — memungkinkan pendekatan yang berbeda diuji sebelum diadopsi secara nasional. Bagi Indonesia, dengan 38 provinsi dan karakteristik ekonomi digital yang sangat beragam, model desentralisasi regulasi AI mungkin justru lebih relevan: memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan aturan sesuai konteks lokal, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan di tingkat nasional. Yang paling krusial, momentum ini menegaskan bahwa regulasi AI yang efektif membutuhkan keberanian politik untuk bertindak di tengah ketidakpastian — bukan menunggu konsensus global yang mungkin tak kunjung tiba.
Sumber Referensi:
U.S. News & World Report / Associated Press — "Trump Tried to Block State AI Regulations, but Some States Are Forging Ahead" — https://www.usnews.com/news/us/articles/2026-06-14/trump-tried-to-block-state-ai-regulations-but-some-states-are-forging-ahead
Transparency Coalition — "Illinois Lawmakers Send Landmark AI Frontier Model Safety Bill to Gov. Pritzker" — https://www.transparencycoalition.ai/news/illinois-lawmakers-send-significant-ai-frontier-model-safety-bill-to-gov-pritzker
NBC News — "Illinois Legislature Passes Historic AI Bill That Would Require Third-Party Safety Audits" — https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/illinois-legislature-passes-historic-ai-bill-rcna347191
The White House — "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security" (Executive Order, June 2, 2026) — https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/promoting-advanced-artificial-intelligence-innovation-and-security
