Presiden Donald Trump menandatangani sebuah Executive Order (EO) bertajuk "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security" pada 2 Juni 2026, menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan Gedung Putih terhadap regulasi kecerdasan buatan. Setelah berbulan-bulan perdebatan internal dan sebelumnya membatalkan executive order era Biden tentang AI pada Mei 2026, Trump kini mengadopsi pendekatan yang menyeimbangkan dorongan inovasi dengan pengamanan nasional — melalui mekanisme sukarela, bukan mandat wajib.
EO ini hadir di tengah lanskap AI yang berubah cepat: model-model frontier semakin powerful dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak, sementara infrastruktur kritis Amerika — dari rumah sakit pedesaan hingga bank komunitas — tetap rentan terhadap serangan siber yang dimungkinkan AI. "Ini adalah kebijakan Amerika Serikat untuk mempromosikan inovasi dan keamanan AI dengan bekerja secara kolaboratif bersama sektor swasta guna memodernisasi sistem informasi pemerintah dan sektor swasta serta memperkuatnya terhadap ancaman eksternal," tegas dokumen tersebut.
Kerangka Sukarela "Covered Frontier Model": 30 Hari Sebelum Rilis
Inti dari EO ini adalah pembentukan kerangka sukarela untuk "Secure Frontier Model Deployment" dalam waktu 60 hari. Departemen Keuangan, NSA, dan CISA — berkonsultasi dengan National Cyber Director, APST, dan NIST — diinstruksikan untuk mengembangkan proses classified benchmarking guna menilai kapabilitas siber tingkat lanjut dari model AI dan menetapkan ambang batas kapan sebuah model ditetapkan sebagai "covered frontier model." Direktur NSA akan membuat penetapan akhir, menjadikan badan intelijen sinyal tersebut sebagai penjaga gerbang de facto untuk menentukan model mana yang masuk dalam pengawasan.
Setelah threshold ditetapkan, pengembang AI dapat — secara sukarela — berinteraksi dengan pemerintah untuk menentukan apakah model mereka memenuhi kriteria, memberikan akses hingga 30 hari sebelum rilis yang direncanakan kepada mitra tepercaya lainnya, dan berkolaborasi dalam memilih mitra tepercaya untuk akses dini. Dokumen EO secara eksplisit menyatakan bahwa "tidak ada dalam bagian ini yang dapat ditafsirkan memberikan kewenangan untuk menciptakan persyaratan lisensi, preclearance, atau perizinan wajib pemerintah" — sebuah jaminan penting bagi industri yang khawatir akan overreach regulasi.
Clearinghouse Keamanan Siber AI dan Modernisasi Sistem
EO ini memberlakukan serangkaian tenggat waktu 30 hari yang agresif bagi berbagai lembaga federal. CISA, melalui Binding Operational Directives, harus mempercepat pertahanan siber sistem federal sipil dan memperluas akses ke alat keamanan siber canggih — termasuk "covered frontier models" jika sesuai — bagi lembaga federal, pemerintah negara bagian dan lokal, serta operator infrastruktur kritis seperti rumah sakit pedesaan, bank komunitas, dan utilitas lokal.
Yang paling inovatif, Menteri Keuangan diarahkan untuk membentuk AI cybersecurity clearinghouse — sebuah pusat koordinasi sukarela antara pemerintah, industri AI, dan operator infrastruktur kritis — untuk mengoordinasikan pemindaian kerentanan, penemuan, validasi, remediasi, dan distribusi patch. Ini menciptakan jembatan yang belum pernah ada sebelumnya antara kemampuan ofensif model AI frontier dan kebutuhan defensif infrastruktur kritis Amerika. Secara paralel, Office of Personnel Management diperintahkan untuk memperluas jalur perekrutan United States Tech Force Information Cybersecurity Specialist dalam 60 hari, mengakui kebutuhan mendesak akan talenta keamanan siber di era AI.
Penegakan Pidana dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
EO ini juga mengerahkan kekuatan penegakan hukum federal. Jaksa Agung diinstruksikan untuk memprioritaskan penuntutan berdasarkan 18 U.S.C. § 1028 (penipuan identitas), 18 U.S.C. § 1030 (penipuan dan penyalahgunaan komputer), dan statuta terkait lainnya terhadap siapa pun yang menggunakan AI untuk mengakses atau merusak komputer secara ilegal, atau menggunakan AI saat terlibat dalam akses ilegal tersebut untuk melanjutkan kejahatan lainnya. Ini menandai eskalasi signifikan dalam respons penegakan hukum federal terhadap kejahatan siber yang dimungkinkan AI — dari pendekatan reaktif menjadi prioritas penuntutan proaktif.
Sudut Pandang Kami:
Executive Order Trump menghadirkan paradoks yang menarik: seorang presiden yang dikenal dengan retorika deregulasi justru menciptakan mekanisme pengawasan AI paling terstruktur dalam sejarah AS. Bagi Indonesia, model "sukarela dengan insentif" ini menawarkan jalan tengah yang pragmatis. Di satu sisi, akses dini pemerintah ke model frontier dapat menjadi template bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam membangun rezim keamanan siber AI nasional. Di sisi lain, ketergantungan pada partisipasi sukarela mengasumsikan itikad baik industri — sebuah asumsi yang mungkin tidak bertahan ketika kepentingan komersial bertabrakan dengan keamanan nasional. Indonesia, yang tengah menyusun regulasi AI melalui berbagai kementerian, dapat belajar dari eksperimen AS ini: kerangka sukarela mungkin cukup untuk tahap awal, namun threshold yang jelas — kapan partisipasi sukarela harus menjadi kewajiban — perlu ditetapkan sejak dini agar tidak terjebak dalam ilusi keamanan.
Sumber Referensi:
- The White House — Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security (2 Juni 2026)
- The New York Times — Trump Signs Executive Order Seeking Oversight of A.I. Models (2 Juni 2026)
- Crowell & Moring — Executive Order Creates Voluntary Regulatory Regime of Frontier AI Models (3 Juni 2026)
- Wiley Rein LLP — New AI Executive Order Addresses Frontier Models and Cybersecurity Vulnerabilities (3 Juni 2026)
- Davis Wright Tremaine — Trump Signs Executive Order on AI Innovation and Security (4 Juni 2026)
