Dewan Eropa dan Parlemen Eropa hari ini, 7 Mei 2026, mencapai kesepakatan provisonal untuk menyederhanakan kerangka legislatif digital Uni Eropa yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kesepakatan yang menjadi bagian dari paket legislatif Omnibus VII ini bertujuan mengurangi beban administratif bagi perusahaan dan memberikan kepastian hukum dalam implementasi AI Act di seluruh kawasan.
Marilena Raouna, Wakil Menteri Urusan Eropa Republik Siprus, menekankan bahwa kesepakatan ini secara signifikan mendukung perusahaan dengan mengurangi biaya administratif berulang. "Kami juga meningkatkan perlindungan anak yang menargetkan risiko terkait sistem AI," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Kesepakatan ini memperkenalkan jadwal tetap yang baru untuk penerapan aturan terkait sistem AI berisiko tinggi. Per 2 Desember 2026, batas waktu bagi penyedia untuk mengimplementasikan solusi transparansi konten yang dihasilkan secara buatan dipersingkat dari enam bulan menjadi hanya tiga bulan.
Untuk sistem AI berisiko tinggi yang berdiri sendiri, aturan baru mulai berlaku pada 2 Desember 2027. Sementara itu, sistem AI berisiko tinggi yang tertanam dalam produk baru akan tunduk pada regulasi pada 2 Agustus 2028. Otoritas nasional juga diberi batas waktu hingga 2 Agustus 2027 untuk membentuk regulatory sandboxes AI.
Salah satu perubahan paling substantif adalah larangan baru terkait praktik AI yang melibatkan pembuatan materi pelecehan seksual anak atau CSAM, serta konten intim non-konsensual. Ketentuan ini secara eksplisit melarang penggunaan teknologi AI untuk tujuan tersebut, menandai pendekatan regulasi yang lebih progresif dalam melindungi korban di era digital.
Dari sisi tata kelola, kesepakatan ini memperkuat kekuasaan AI Office Eropa khususnya dalam mengawasi sistem berbasis model AI tujuan umum. Seluruh penyedia wajib mendaftarkan sistem AI mereka di database Uni Eropa, bahkan jika mereka mengklaim pengecualian dari klasifikasi berisiko tinggi. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap seluruh ekosistem AI.
Untuk mencegah tumpang tindih regulasi dengan hukum sektoral yang sudah ada, seperti peraturan perangkat medis, mainan, dan permesinan, kesepakatan ini memperkenalkan mekanisme implementing acts yang akan menyelesaikan konflik ketika persyaratan hukum sektoral dan AI Act serupa. Machinery Regulation dibebaskan dari penerapan langsung AI Act, dan Komisi Eropa akan menambahkan persyaratan kesehatan serta keselamatan melalui delegated acts.
Kesepakatan ini juga memperluas pengecualian regulasi yang sebelumnya hanya berlaku untuk usaha kecil dan menengah ke perusahaan mid-cap kecil atau small mid-caps. Ekspansi ini diharapkan memberikan ruang bernapas bagi perusahaan yang berada di antara kategori startup dan korporasi besar untuk terus berinovasi tanpa beban kepatuhan yang berlebihan.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap revolusi simplifikasi yang diserukan pada akhir 2024 menyusul laporan Enrico Letta dan Mario Draghi mengenai daya saing Eropa. Kesepakatan ini menjadi deliverable utama pertama di bawah roadmap One Europe, One Market.
Sebelum berlaku penuh, kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan formal dari Dewan Eropa dan Parlemen Eropa, kemudian menjalani peninjauan hukum dan linguistik. Adopsi resmi diharapkan dalam beberapa minggu mendatang.
Perkembangan di Eropa ini terjadi bersamaan dengan tren regulasi AI yang bergerak cepat di seluruh dunia. Pemerintahan Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan rencana pengujian model AI sebelum peluncuran publik melalui Center for AI Standards and Innovation di bawah Departemen Perdagangan. Langkah ini menunjukkan konvergensi global menuju pendekatan proaktif dalam mengawasi perkembangan kecerdasan buatan.
Sudut Pandang Kami:
Keputusan Uni Eropa menyederhanakan AI Act dengan memperluas cakupan ke small mid-caps dan memperkuat pengawasan AI Office mencerminkan kematangan regulator dalam menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan publik. Bagi Indonesia, perkembangan ini penting dicatat karena banyak perusahaan teknologi lokal yang beroperasi di pasar Eropa atau bermitra dengan perusahaan Eropa — kepatuhan terhadap kerangka regulasi ini akan menjadi prasyarat untuk ekspansi global. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat penyusunan regulasi AI nasional yang selaras dengan standar internasional, agar pelaku usaha lokal tidak tertinggal dalam persaingan global.
Sumber Referensi:
- https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/
- https://www.cnbc.com/2026/05/05/ai-oversight-trump-google-microsoft-xai.html
- https://newsroom.ibm.com/2026-05-06-ibm-consulting-expands-ai-capabilities-to-accelerate-enterprise-transformation
- https://aicentral.substack.com/p/the-ai-landscape-may-2026
