Sekitar 600 karyawan Google telah menandatangani surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai, menuntut perusahaan menghentikan negosiasi dengan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon mengenai penggunaan AI Gemini untuk operasional militer berklasifikasi rahasia.
Surat tersebut, ditandatangani terutama oleh staf dari divisi DeepMind dan Cloud Google, dikirim pada hari Senin, 28 April 2026. Langkah ini mencerminkan gelombang protes internal terbesar di Google sejak peristiwa Project Maven pada 2018 silam.
Para karyawan menyatakan bahwa kedekatan mereka dengan teknologi AI menciptakan tanggung jawab etis untuk mencegah penggunaan yang paling berbahaya. "Saat ini, satu-satunya cara untuk menjamin bahwa Google tidak terkait dengan kerusakan tersebut adalah menolak semua beban kerja klasifikasi," tulis mereka dalam surat yang disampaikan kepada Bloomberg News.
Keberatan utama para pekerja terkait sifat rahasia dari kontrak militer tersebut. Status klasifikasi mencegah pengawasan internal maupun eksternal, sehingga tidak mungkin memastikan apakah AI digunakan untuk tujuan pengawasan massal atau senjata otonom mematikan.
Protes ini muncul tak lama setelah rival Anthropic dihentikan oleh Departemen Pertahanan karena meminta pembatasan serupa pada penggunaan AI mereka. Menurut laporan The Information, Google sedang dalam tahap aktif menegosiasikan integrasi Gemini ke dalam lingkungan DoD yang berklasifikasi.
Konteks historis protes ini cukup signifikan. Pada 2018, Google mengundurkan diri dari Project Maven, kontrak analisis video drone, setelah menghadapi tekanan internal besar-besaran. Namun sejak revisi prinsip AI perusahaan pada 2025, Google telah menghapus bahasa spesifik yang melarang pekerjaan senjata dan pengawasan.
Ketua divisi DeepMind bahkan dikabarkan telah memberi tahu karyawan pada Januari 2026 untuk mengharapkan peningkatan kontrak terkait keamanan nasional. Pada Maret 2026, Google menyetujui penyediaan agen AI untuk Pentagon dalam pengaturan non-klasifikasi.
Sudut Pandang Kami:
Protes karyawan Google ini menggarisbawahi ketegangan fundamental dalam industri AI global antara ambisi komersial pertahanan dan tanggung jawab etis. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengembangkan kapasitas pertahanan digital, perlu mencermati bagaimana negara-negara maju mengatur batas penggunaan AI untuk keperluan militer. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan AI pertahanan bukan sekadar isu Barat, melainkan pertanyaan universal tentang kedaulatan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia di era otomatisasi.
Sumber Referensi:
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-27/google-staff-urge-pichai-to-refuse-classified-military-ai-work
- https://www.businessinsider.com/google-employees-ceo-block-classified-military-ai-projects-2026-4
- https://www.washingtonpost.com/technology/2026/04/27/google-employees-letter-ai-pentagon/
- https://www.investing.com/news/stock-market-news/google-staff-urge-pichai-to-refuse-classified-military-ai-work--bloomberg-93CH-4639554
